Jumat, 13 September 2013

LANGKAH AKTIVASI AKUN SISWA EDS

LANGKAH AKTIVASI AKUN SISWA EDS

Sejarah sistem parlementer di Indonesia (1950-1959)

Latar Belakang

Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.
sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Kemudian muncullah pergantian Perdana Menteri selama 7 kali dan hal tersebut sangat mempengaruhi perpolitikan di Indonesia.

Konstituante

Konstituante diberikan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dlm Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yg akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yg antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945.

Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante.

Kabinet-kabinet

Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.

  • 1950-1951 - Kabinet Natsir
  • 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
  • 1952-1953 - Kabinet Wilopo
  • 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
  • 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
  • 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
  • 1957-1959 - Kabinet Djuanda

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin

Isinya ialah:
  1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
  2. Pembubaran Konstituante
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Kamis, 12 September 2013

STUDY TOUR JATIM PARK 2 TAHUN 2012

BU ENDAH AGUSTIN + BU RULIANA

BU ENDAH + MBAK MAYA
BAPAK IBU GURU dan KS SDN. SUKOHARJO
Pak KS, BU Ruli , Pak sih dan Anak buahnya

BAPAK IBU GURU BERGAYA









ADEGAN MELAWAN BUAYA


Selasa, 10 September 2013

KEGIATAN ROMADLON 2 AGUSTUS 2012/2013

SHOLAT MAGHRIB BERJAMAAH

PERSIAPAN SHOLAT MAGHRIB
PERSIAPAN SHOLAT MAGRIB SISWA KLS 4,5 DAN 6 
KHUSU" BERDO'A

SISWA KLS 6A BUKA BERSAMA



SISWA KLS 5A

SISWA 6A BUKA BERSAMA 
KHUSU"  MELAKUKAN SHOLAT TERAWIH

SEMAKIN KHUSU"

KHUSU"

DIIMAMI P. MAKMUN

MELAKUKAN SUJUD




TAMPAK BELAKANG


SISWA-SISWI   MENGELOLA ZAKAT

P. MAKMUN MEMBIMBING PANITIA ZAKAT 

PAK SAELAN MEMBIMBING SISWA-SISWI


SISWA -SISWI MENGELOLA ZAKAT